Loading
 
Jumat, 24 Oktober 2014

Beranda   » Artikel » Daendels Dalam Naskah Dan Cerita Rakyat: Cerita yang berkaitan dengan Daendels di Pantai Utara Jawa
2 Juni 2009 02:28

Daendels Dalam Naskah Dan Cerita Rakyat: Cerita yang berkaitan dengan Daendels di Pantai Utara Jawa


Daendels Dalam Naskah Dan Cerita Rakyat: Cerita yang berkaitan dengan Daendels di Pantai Utara Jawa

Oleh: Djoko Marihandono[i]

1. Pengantar

Herman Willem Daendels atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Daendels, adalah nama seorang Gubernur Jenderal Belanda yang pernah memerintah di bumi kita tercinta ini antara tahun 1808 dan 1811. Berdasarkan buku-buku sejarah, Gubernur Jenderal Daendels dikenal sebagai seorang diktator yang sangat kejam, tidak berperikemanusiaan, dan selalu menindas rakyat demi keuntungan pemerintah Kolonial Belanda dan pribadinya.[ii]

Sebelum meninggalkan negeri Belanda menuju Jawa, Daendels menerima dua tugas yang diberikan oleh Louis Napoleon, yang menjadi raja di negeri Belanda pada saat itu. Kedua tugas itu adalah:

a. Mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris; dan

b. Memperbaiki sistem administrasi negara di Jawa.

Kedua tugas ini diberikan kepadanya mengingat bahwa pada saat itu negeri Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte, dan Inggris adalah salah satu negara yang belum bisa ditaklukkan Prancis yang saat itu. (Eymeret: 1973: 29).

Pada tanggal 28 Januari 1807 Daendels menerima tugas untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda langsung dari Louis Napoleon atas perintah dari Napoleon Bonaparte. Persiapan keberangkatannya pun dilakukan. Pada tanggal 9 Februari 1807, Louis Napoleon menandatangani instruksi yang harus dilakukan oleh Daendels. Instruksi itu terdiri atas 37 pasal. Pada bulan Maret, Daendels berangkat secara diam-diam, agar tidak diketahui pihak Inggris, melalui Paris, kemudian ke Lisabon dengan menaiki kapal Amerika dan mengubah namanya menjadi Van Vlierden. Dari Lisabon Daendels berlayar menuju Kepulauan Kanari selanjutnya menuju pulau Jawa. (Paulus: 1917: 554).[iii]

Pada tanggal 1 Januari 1808, setelah menempuh perjalanan selama 10 bulan, Daendels mendarat di Anyer hanya dengan didampingi oleh seorang ajudannya dan tanpa memiliki surat-surat kepercayaan. Dari Anyer dia melalui jalan darat menuju ke Batavia untuk menemui gubernur jenderal saat itu, yaitu Henricus Albertus Wiese (Stapel: 1940: 35). Tampaknya Wiese telah menerima berita pengangkatan Daendels. Pada tanggal 14 Januari 1808 Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels.

2. Hubungan Daendels dengan Raja-Raja di Jawa Barat

Sebenarnya Daendels melakukan intervensi terhadap kekuasaan kesultanan di Jawa, yakni: Kesultanan Banten, Cirebon (Kanoman dan Kasepuhan), Yogyakarta dan Surakarta (Vorstenlanden). Namun, sesuai dengan tema seminar ini, hanya akan dibahas hubungan Daendels dengan Kesultanan Banten dan Cirebon.

Hubungan antara Daendels dan raja Banten bermula dari rencana pembuatan pelabuhan dan jalan raya di Ujung Kulon. Ribuan pekerja dikerahkan untuk membuat jalan dan pelabuhan itu. Dalam pekerjaan ini terjadi banyak korban manusia baik yang berasal dari kalangan pribumi maupun dari kalangan orang Eropa, karena tanahnya banyak yang berupa rawa-rawa. Untuk melanjutkan proyek itu Daendels meminta kepada Sultan Banten saat itu, untuk menyediakan tenaga baru dari Banten. Sultan Banten menolak permintaan itu mengingat banyaknya korban yang sakit dan mati karena penyakit. Daendels tidak bisa menerima alasan tersebut, kemudian mengirimkan utusannya yang bernama Komandan Du Puy untuk mendesak Sultan Banten agar bersedia mengirimkan rakyatnya. Du Puy diserang dan dibunuh. Keadaan ini membuat Daendels marah, sehingga ia memutuskan untuk menyerang Banten. Sultan Banten menyerah dan diasingkan ke Ambon, sementara pemerintahan diserahkan kepada putra mahkota (Murdiman: 1970:14).

Kondisi di Cirebon berbeda sekali dengan kondisi di Banten. Pada akhir abad ke-18, di kraton-kraton Cirebon cukup kacau akibat konflik di dalam kraton. Sultan Sepuh yang memerintah dari tahun 1781 dikabarkan sakit ingatan, sehingga tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, untuk menjalankan  pemerintahan di kraton dilakukan oleh beberapa adipati. Ketika sultan wafat pada tahun 1787, ia digantikan oleh penggantinya yang kemudian pada tahun 1791 meninggal juga secara mendadak. Sementara itu putranya yang diharapkan menggantikannya usianya masih sangat muda. Akibatnya, pemerintahan di dalam kraton diserahkan kepada walinya hingga tahun 1799. Kondisi kraton menjadi sangat kacau ketika putra Sultan yang dulu dibuang ke Maluku melakukan pemberontakan. Ia ditangkap dan dibawa ke Batavia. Sementara itu Sultan Kanoman meninggal tahun 1798. Namun, yang menggantikan bukan putra mahkota, melainkan orang lain. Hal ini mengakibatkan kekacauan sehingga banyak orang Cina terbunuh. Akibat kerusuhan ini putra mahkota Kanoman ditangkap dan dibawa ke Batavia karena dianggap mendalangi kerusuhan itu. Ribuan rakyat protes ke Batavia, tetapi bisa dihalau di Krawang. Akibat dari kejadian ini semua, putra mahkota Kanoman dibuang ke Ambon. (Lubis, 2000: 45—47)

Pada masa Daendels menjadi gubernur jenderal, raja Kanoman dikembalikan ke Cirebon atas desakan para tokoh agama. Raja Kanoman diberi 1000 cacah milik Panembahan Cirebon yang telah lama wafat (1773). Raja Kanoman diijinkan untuk membangun kembali Kraton Kacirebonan yang telah dibubarkan pada tahun 1768. Dengan demikian di Cirebon terdapat tiga kraton, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Oleh Daendels para penguasa kerajaan tidak diijinkan menggunakan sebutan sultan lagi, melainkan menggunakan sebutan pangeran.

3. Jatuhnya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon

Menurut sumber sejarah, Kesultanan Banten mulai berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda semenjak Sultan Banten menandatangani perjanjian dengan Belanda yang dilakukan oleh Sultan Safiuddin pada tanggal 28 Nopember 1808. Setelah penandatangan dan pengucapan sumpah pada tanggal itu, istana Sorosowan yang juga dikenal dengan istilah Benteng Intan dihancurkan belanda sebagai hukuman atas meninggalnya pejabat tinggi negara dan pejabat rendah yang dibunuh oleh abdi dalem Sultan.

Sementara itu, di Cirebon pemerintah Belanda mulai melakukan intervensi terhadapat kehidupan di Kraton-kraton di Cirebon terutama setelah terjadinya pemberontakan di Cirebon.

3.1. Jatuhnya Kesultanan Banten berdasarkan arsip yang ada

Berdasarkan ringkasan daftar keputusan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang dibuat di Banten tanggal 22 Nopember 1808[iv] terdapat dua hal yang berkaitan dengan jatuhnya Kesultanan Banten, yaitu: pertama, Berita Acara terbunuhnya Komandan Du Puy dan Letnan Kohl serta seorang Eropa dan tiga anggota militer pribumi, dan kedua perintah untuk Raja Banten.

Daendels menerima laporan terbunuhnya Komandan Du Puy, Letnan Kohl, tiga orang Eropa dan tiga anggota militer pribumi. Pada saat Du Puy dipanggil oleh utusan Sultan agar datang menghadap ke Benteng Intan (Istana Sorosowan), Komandan Du Puy diserang oleh adipati Pangeran Wargadiraja hingga meninggal. Sultan dianggap mengetahui rencana pembunuhan itu dan tidak melakukan apa-apa, bahkan membiarkan para penyerang merusak mayat Du Puy, kemudian dengan sangat kejam menyeretnya menuju sungai dan menenggelamkannya. Kejadian ini juga menimpa para anggota militer Eropa dan pribumi yang menyertai Du Puy ke sana. Wakil pemerintah yang ditugaskan ikut menjaga Kraton yang bernama Kapten Kohl, pada malam sebelum pembunuhan itu dibuat mabuk, sehingga Sultan dianggap dengan bebas bisa membunuhnya esok harinya. Sultan tidak melakukan tindakan pencegahan sedikitpun. Selain itu juga ada tuduhan pemerintah Hindia Belanda kepada Sultan Banten yakni: adanya serangan terhadap tiga orang serdadu Eropa yang dikirim ke teluk Anyer. Namun, tidak semuanya berhasil dibunuh, karena sebagian bisa melarikan diri ke seberang.

Sultan juga dianggap mengabaikan bertemu dengan Perfect Daerah Hulu Jakarta W.C. van Mohman, Direktur Jenderal W.H. van Ijsseldijk dan anggota Dewan Hindia P.F. Chasse yang sengaja diutus oleh Gubernur Jenderal untuk menangani masalah ini.

Pemerintah Hindia Belanda memandang bahwa martabat pemerintah telah dicemari dengan pembunuhan itu dan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan martabat itu, bahkan bila perlu dengan mengepung Kraton dan menangkap Sultan untuk dibawa ke Benteng Speelwijk. Pembunuhan terhadap pejabat tinggi pemerintah yang telah dilakukan oleh raja dan rakyat harus dijadikan contoh oleh yang lain. Oleh karena pemerintah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1.      Kesultanan Banten akan dinyatakan sebagai wilayah Raja Belanda serta demi  kepentingan negara.

2.      Marsekal dan Gubernur Jenderal akan mempertimbangkan kebiasaan yang ada di Banten seperti ketika dipimpin oleh rajanya sendiri dengan mengangkat putra mahkota sekarang Pangeran Ratu Aliudin yang tidak terlibat sedikitpun dalam perkara itu. Pangeran Ratu Aliudin akan diangkat menjadi Sultan Banten dengan aturan-aturan dan instruksi serta sumpah yang diambilnya seperti terlampir dalam peraturan pemerintah ini.

3.      Tanah yang dipinjamkan oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia sejak       tahun 1752 di daerah Lampung kepada Sultan Banten ternyata menjadi       tempat persembunyian yang aman bagi para perompak laut. Hanya sebagian kecil yang benar-benar di bawah kekuasaan Sultan Banten dan sebagian besar tunduk pada orang-orang Banten yang memberontak dan melarikan diri. Demi kepentingan negara dipandang perlu untuk meminta kembali semua tanah di Lampung dari pemerintahan Sultan Banten dan khususnya di bawah kekuasaan langsung dari pemerintahan Hindia Belanda.

4.      Karena dalam pemerintahan sebelumnya terdapat penyetoran hasil bumi dan  kerja wajib oleh raja yang telah turun tahta ini, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengambil alih bagian Timur wilayah Kesultanan Banten yang disewakan kepada orang-orang Cina oleh Sultan, diperintah oleh Patih,  yang dirasakan oleh penduduk setempat banyak pemerasan dan penipuan sehingga banyak warganya yang lari dan menanggung beban yang berat dari  gangguan yang ada di sekitarnya. Warga yang baik terpaksa harus dibebaskan dari perampokan dan pembunuhan sebagai tugas negara yang mengambil alih sewa tanah itu.

5.      Empat pabrik gula yang dimiliki Sultan, harus dibekukan untuk menjamin       pasokan ke ibukota khususya, dengan tetap memperhatikan penanaman padi.

6.      Bagian Timur Kesultanan Banten membentang dari kabupaten Tangerang di sepanjang sungai Cidani sampai 300 roed melalui sungai Jemanteri, serta distrik Sading dan Jesingen dinyatakan sebagai wilayah yang terpisah dari Kesultanan Banten dan digabungkan dengan daerah Batavia.

Selanjutnya Daendels memberikan instruksi bagi Raja Banten yang baru, untuk mengesahkan tata cara berikut upacara bagi Prefect Banten, apabila dia tiba sebagai wakil pemerintahan umum Paduka Raja.

1.        Tidak ada upacara yang dilakukan apabila pada kesempatan ini Prefect tidak sedang diminta untuk menghadap raja;

2.        Dalam kesempatan resmi tergantung pada kondisi, Prefect setelah        menyampaikan kepada raja alasan pertemuan ini, oleh empat utusan dikawal dan upacara dari pihak raja Banten akan diadakan sesuai kebiasaan;

3.        Prefect setelah mendekati raja akan dilengkapi dengan sebuah payung besar yang baik pada sisi dalam maupun luarnya dicat kuning dan diberi warna pinggi emas dan batangnya lebar, dan selain itu akan dicat biru muda dengan tombol emas, yang harus dipegang oleh seorang pembantu sampai di rumah ketika dia harus diterima oleh raja dengan seluruh ikat kepalanya;

4.        Raja harus berdiri dari kursinya ketika Prefect memasuki istana dan harus        menyambutnya ketika Prefect di sini menyampaikan salamnya kepada raja, seperti halnya diadakan upacara secara cermat ketika kembali terjadi dia duduk di sebelah kanan raja dan kemudian disesuaikan dengan pemilihan;

5.        Dalam peristiwa upacara ini bisa ditunjukan bahwa kepada raja ketika tampil di depan umum dan Prefect kebetulan ada di sana, harus digandeng tangannya di bawah pengawasan Prefect dan dipayungi;

6.        Apabila raja menghampiri Prefect, ketika memasuki benteng Speelwijk atau di tempat lain di mana pejabat ini biasa tinggal, dilepaskan tiga tembakan senapan, dan kepada Prefect wajib menyambutnya, membawanya masuk namun para pejabat rendahan bisa menerimanya di depan atau di luar  kompleks bangunan itu;

7.        Juga para pejabat rendahan seperti halnya Prefect baik yang berjalan kaki        maupun berkereta dan berkuda bisa berangkat dan dinaiki bila mereka        kebetulan berhalangan;

8.        Apabila seorang Prefect atau pejabat lain bertemu dengan raja di tengah jalan, setiap orang akan berbagi jalan dan masing-masing memberi salam, namun anggota militer bisa berdiri di depan raja;

9.        Apabila Prefect berjalan menghampiri raja, dia akan berjalan di belakang        korps prajurit jaga yang terdiri atas seorang sersan, seorang kopral dan 12 orang prajurit biasa;

10.     Pada semua upacara lain, sejauh dirasakan perlu oleh Prefect, harus dihadiri pula oleh raja ketika upacara ini diadakan seperti yang ditetapkan dalam pasal 6;

11.     Dengan kedatangan Prefect di Banten, Prefect akan menyampaikan kepada raja yang akan memberikan sambutan kedatangannya sebelum dia sendiri  menghadap raja;

12.     Selain itu kepada Prefect dan raja diberi wewenang untuk saling bertemu        secara kekeluargaan tanpa upacara. Setelah itu Prefect dalam semua aspek akan memperhatikan kepentingan martabat negara yang diwakilinya dan memperhatikan agar raja dan para bangsawannya baik dari pihak penguasa Eropa maupun bangsanya sendiri dihormati martabatnya.

Selain itu diputuskan pula untuk mengatur kembali wilayah di daerah Anyer, Carita dan Caringin yang diusulkan oleh Prefect Banten J.W. Moorrees dalam tiga distrik atau kabupaten dengan batasan sebagai berikut:

1.      Anyer dimulai dengan kampung Ceromo yang terletak di jalan dari Banten         menuju Anyer sampai ke laut dan dari sana pada jarak setengah jam atau         menurut ketentuan lain dari aliran utara sungai Pasilanang;

2.      Carita dimulai dengan garis batas di atas dan membentang sampai Caringin;

3.      Di daerah Caringin, kampung Caringin, Labong dan Plandewarto selatan         sampai Ploso akan diangkat kepala daerah atau bupati. Atas kabupaten Anyer akan diangkat Aria Abdullah, untuk kabupaten Carita Aria Soba dan atas kabupaten Caringin Pangeran Adi. Dan bisa disampaikan kepada pemerintah Hindia serta Prefect J.W. Morrees, untuk pemberitahuan dan kepadanya akan ditambahkan pengakuan sebagai pejabat baru di sana.

Sementara itu, pihak Kesultananan Banten harus menerima perintah yang diberikan oleh Gubernur Jenderal yang dirinci dalam suatu aturan yang terdiri atas 30 pasal. Beberapa pokok perintah ini antara lain:

a.       Sultan Banten tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk menegakkan kesuasaan atas tanah-tanah di sepanjang sungai Cidani, termasuk tanag Sading dan Jasinga yang digabungkan dengan daerah Batavia (pasal 2)

b.       Sultan dan para abdi dalem harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat baginya. Sebagai imbalan Sultan akan menerima jaminan kesejahteraan yang sah (pasal 3);

c.        Sultan akan mematuhi perintah yang diberikan oleh prefect yang mewakili    pemerintah Hindia belanda (pasal 4);

d.       Sumber penghasilan yang sebelumnya menjadi wewenang Banten akan    diambil alih oleh pemerintah Belanda dan Sultan setiap tahunnya akan    menerima tunjangan sebesar 15 ribu ringgit Spanyol, hak pasar di Kekel    (setahunnya mencapai f 108), pasar di daerah Blachan (setahun mencapai f 160), penjualan kerbau kepada penggilingan tebu (f 170), pemborongan    pohon pinang dan apel manis (f 80), pemborongan kapok (f 70), pemborongan pembuatan genting (f80), pemborongan pabrik kapok di   Banjarnegara (f 30), pemotongan kerbau (f 540), pemborongan kapok di Seram (f 120), pemborongan perahu balok dan kayu bakar di Cibabi ( f 64), pemborongan gambir dan tembakau di Margalangu (f 126), pemborongan pajak di Margarana (F 108), pajak di Kalodran (f 192), pajak di Cidasari ( f 54) dan di Pasar Lama (f 72). (pasal 7)

e.       Para pangeran dan bangsawan tetap dipertahankan, tetapi tidak diijinkan    mengangkat pangeran baru. (pasal 8).

f.         Pemerintah akan membangun tempat tinggal bagi prefet bersama para    pelayannya yang harus disediakan oleh Sultan. (pasal 15)

g.       Jika pemerintah Belanda memerlukan tenaga untuk memperluas prasarana bentengnya untuk aktivitas lain, Sultan harus menyediakan tenaganya yang akan dibayar oleh pemerintah. (pasal 16).

h.       Semua pelarian pribumi atau Eropa yang bersembunyi di daerah yang    dipinjamkan kepada Sultan harus dicari atas perintah negara dan diserahkan kepada pemerintah, tidak terkecuali para budak dan bupati yang mencuri. Mereka yang berhasil menangkapnya akan diberi hadiah. (pasal 17).

i.         Meskipun sifat-sifat Banten telah lenyap, keturunan mereka akan tetap    menjadi ahli waris yang sah atau bisa dialihkan kepada siapapun yang menjadi pilihannya tanpa menunggu kematian sultan seperti yang sebelumnya terjadi. (pasal 19).

j.         Untuk memberikan contoh penghukuman yang dijatuhkan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap pegawai tinggi dan rendah negara, benteng Intan yang diduduki dan direbut oleh pasukan militer akan dibongkar dan dirobohkan. (pasal 21).

k.       Kepada Sultan diwajibkan, dengan persetujuan pemerintah Belanda, untuk memilih tempat tinggal yang pembangunannya dilakukan oleh rakyat Banten. (pasal 22).

l.         Mesjid dan makam raja-raja Banten dibiarkan tetap pada posisi lamanya dan kepada Sultan beserta keluarganya diberikan ijin apabila akan melaksanakan ibadah di sana dan memakamkan anggota keluarganya. (pasal 23);

m.     Semua adat dan kebiasaan yang sifatnya merendahkan bagi pegawai         pemerintah akan dihapuskan dan kepada prefect Banten akan diperintahkan suatu ketentuan upacara baru di Kraton Sultan seperti saat penerimaan dan pelepasan.

Sultan harus menandatangai dan mengambil sumpah atas instruksi ini di bawah Al Qur’an. Pengambilan sumpah dan penandatanganan instruksi ini dilakukan oleh raja Banten pada tanggal 28 Nopember 1808.

3.2. Runtuhnya Kesultanan Banten Berdasarkan Cerita Rakyat

Cerita-cerita rakyat di daerah Banten, khususnya Banten lama sudah banyak yang punah. Hal ini disebabkan sudah tidak adanya lagi orang yang tahu mengenai cerita rakyat Banten. Menurut para informan, punahnya cerita-cerita tentang Banten sebentar lagi akan hilang karena para pencerita sudah hampir semuanya meninggal dunia. Selain itu, di wilayah Banten, khususnya Banten Lama mulai banyak pendatang baru yang tidak memahami cerita-cerita lama.

Dari cerita yang disampaikan oleh tiga orang informan diperoleh cerita sebagai berikut:

Kalau berbicara tentang kota Banten, yang dimaksudkan adalah kota Banten lama, yang terletak 11 kilometer di sebelah Utara kota Serang. Di situlah terletak reruntuhan istana Kesultanan Banten yang lebih dikenal orang dengan Istana Sorosowan. Di sekitar Istana Sorosowan terdapat Masjid Agung yang terletak di sebelah Barat reruntuhan Istana Sorosowan. Di dalam kompleks Masjid Agung ini

dimakamkan beberapa Sultan Banten dengan keluarganya. Sementara itu di sebelah Timur reruntuhan Istana Sorosowan terdapat reruntuhan Istana Kaibon.

Menurut cerita rakyat, kata Banten berasal dari Ketiban Inten yang maknanya adalah ‘kejatuhan intan’. Yang dimaksudkan dengan intan menurut beberapa versi antara lain adalah agama Islam, karena di kota Banten lama inilah agama Islam berkembang. Versi lain mengatakan bahwa di dalam reruntuhan istana Sorosowan terdapat sebuah kolam yang bernama kolam intan, yang reruntuhannya hingga saat ini masih ada, yaitu berada di dalam reruntuhan istana Sorosowan.

Versi lain mengatakan bahwa kata Banten berasal dari istilah bantahan yang mengacu kepada tindakan para sultan di Banten yang selalu membantah untuk mengikuti perintah pemerintah Hindia Belanda.

Menurut versi orang Banten, keruntuhan Banten memiliki dua versi. Versi pertama yaitu tidak dinobatkannya Sultan Banten di atas Batu Gilang. Versi kedua adalah karena tindakan Pangeran Mangkubumi yang membunuh utusan Belanda yang bernama Kapten Du Puy.

Diceritakan bahwa pada mulanya Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah, bertapa di atas batu untuk bersimpuh yang namanya Batu Gilang. Karena khusuknya dan lamanya beliau bertapa, beliau tidak sadar bahwa peci yang dikenakannya sudah menjadi sarang burung. Maksud dan tujuan beliau bertapa adalah untuk meminta petunjuk di mana tempat yang baik untuk mengajarkan agama Islam. Tiba-tiba, batu yang digunakan untuk bertapa ini seakan-akan terbang dan di sekelilingnya terdapat air laut. Maulana Hasanuddin beserta Batu Gilang terombang-ambing di atas laut dan terdampar di daratan yang saat ini dikenal dengan kota Banten lama. Di sinilah Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten pertama kali. Oleh karena itu Semua Sultan Banten yang akan dinobatkan menjadi raja harus dinobatkan di atas Batu Gilang ini.

Belanda yang saat itu mengincar wilayah Banten untuk dijadikan jajahannya tidak berhasil untuk menundukkan Banten yang saat itu menjadi kota pelabuhan yang sangat besar. Belanda melihat bahwa salah satu penyebab sukarnya Banten ditaklukkan karena adanya Batu Gilang ini. Oleh karena itu, Belanda membuat tiruan dari batu gilang ini yang disebut sebagai Singayaksa. Semenjak Sultan yang kelima, Sultan tidak dilantik lagi di atas Batu Gilang, melainkan dinobatkan di atas batu Singayaksa. Menurut anggapan masyarakat Banten dengan dinobatkannya para Sultan di atas batu Singayaksa inilah yang menyebabkan kehancuran Kesultanan Banten.

Versi kedua, keruntuhan Kesultanan Banten diakibatkan oleh perlawanan Sultan Shafiuddin kepada pihak Belanda. Diceritakan bahwa Daendels yang saat itu menjadi Gubernur Jendral di Batavia, ingin membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan dan membangun pelabuhan angkatan laut di Ujung Kulon. Karena hanya bermodalkan uang sedikit dan mengejar waktu pembangunan jalan yang harus selesai selama satu tahun, maka dilaksanakanlah apa yang disebut sebagai kerja paksa.

Untuk melaksanakan dua proyek besar itu, Sultan Banten harus menyediakan tenaga sebanyak 1.000 orang setiap harinya. Namun, karena kondisi alam yang banyak rawanya serta becek, banyak penduduk Banten yang mati karena penyakit dan mati karena disiksa. Kabar kematian penduduk yang banyak itu didengar oleh Sultan Shafiuddin, sehingga beliau memutuskan untuk tidak mengirimkan penduduknya untuk mengerjakan proyek itu.

Tiba-tiba datanglah Kapten Du Puy, utusan Gubernur Jenderal dari Batavia, menghadap Sultan Banten. Akan tetapi, ketika Du Puy akan memasuki istana, tidak disambut dengan tabik tuan, melainkan disambut dengan ayunan pedang oleh mangkubumi istana, hingga lehernya putus. Mendengar berita ini Daendels memerintahkan untuk menangkap Sultan Banten dan menghancurkan istananya. Sultan Shafiuddin dibuang ke Ambon, sementara istananya dibakar oleh militer Belanda. Orang Banten dikejar dan dibunuh. Oleh karena itu banyak penduduk dan ulama Banten (Tubagus) yang melarikan diri ke Sumedang, Lampung, dan wilayah lain di nusantara ini. Jadi dapat dimaklumi apabila saat ini di luar wilayah Banten banyak ditemukan nama Tubagus yang mengaku nenek moyangnya orang Banten. Setelah itu pemerintahan di Banten diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Untuk meredam gejolak orang Banten, Belanda mengangkat Sultan yang ke-21 yakni Sultan Rafiuddin, yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Bahkan untuk makan saja, Sultan menerima gaji dari Belanda, dan tidurnya pun di istana ibunya yang bernama Istana Kaibon.

Belanda memang menghendaki hilangnya Kesultanan Banten. Oleh karena itu, Istana Kaibonan pun akhirnya dihancurkan. Bahkan, pada saat membangun kantor dan tempat tinggal residen Serang, batu bata dan kayu serta perlengkapan rumah lainnya yang ada di Istana Kaibon dibawa ke kota Serang.

3.3. Pemberontakan Cirebon sebagai Penyebab Runtuhnya Kraton-Kraton Cirebon

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Nicolas Engelhard yang dimuat dalam majalah Indisch ArchiefTijdschrift de Indien yang dihimpun oleh Dr. S.A. Buddingh disampaikan bahwa Cirebon dilanda pemberontakan besar yang bila dibiarkan akan (1850) sangat membahayakan kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda di Jawa.

Pada tanggal 1 Juli 1806, Nicolas Engelhard menerima surat dari Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese di Batavia yang isinya memberitahu tentang kondisi di Cirebon yang mulai memburuk dari hari ke hari. Wiese kemudian pada tanggal 23 Juli 1806 memberikan perintah kepadanya agar segera mengirimkan pasukan Madura yang ditempatkan di Ujung Timur Pantai Timur Laut Jawa. Pasukan ini terdiri atas 1 kompi, dibantu pula oleh pasukan dari Surabaya sebanyak satu batalyon. Permasalahannya adalah untuk segera menangani kerusuhan yang ada di Cirebon dan mencegah perpindahan penduduk di Cirebon dan segera mengembalikan keamanan dan ketentraman di kabupaten yang sama. Mengingat gawatnya permasalahannya ini N. Engelhard memutuskan untuk berangkat pada hari itu juga. Jabatannya sebagai Dewan Pertama dan Direktur Jenderal Republik Bataaf Hindia, Gubernur dan Direktur di sepanjang Timur Laut Jawa sementara diserahkan kepada Rothenbuhler yang saat itu menjadi residen di Surabaya. Keberangkatannya ke Cirebon disertai oleh satu batayon militer yang dipimpin oleh Pangeran Sicodiningrat, putra sulung Panembahan Madura, di bawah perintah Mayor Komandan Milisi Ujung Timur Jawa Carel von Frauquemont dengan menggunakan kapal Debora dan Phoenix.[v]

Sesampai di Semarang, Nicolas Engelhard menerima surat dari Walbeck, mantan residen Cirebon yang dipecat karena tidak mampu menangani kerusuhan ini, yang intinya selain adanya pemberontakan yang makin hari makin membesar juga terdapat epidemi penyakit menular yang melanda penduduk Cirebon. Kesimpulannya adalah Engelhard tidak dapat memanfaatkan seorang pun di Cirebon untuk menjalankan misi ini.

Sesampai di kota Cirebon, Engelhard melihat bahwa semua aktivitas penduduk terhenti karena para abdi dalem di kraton meninggalkan sultan-sultan mereka. Pendeknya semua penduduk di wilayah kerajaan telah memberontak, bahkan daerah itu dikuasai oleh pemberontak bersenjata dengan tokoh-tokohnya yang melakukan tindakan kekerasan dan pemerasan terhadap orang-orang Cina yang tampaknya menjadi sasran para pemberontak itu (hal: 84). Kesimpulan Engelhard terhadap pemandangan kota Cirebon saat itu adalah kepercayaan rakyat terhadap para pejabat dan raja-raja di Cirebon telah hilang sama sekali. Mereka tidak lagi bersedia mematuhi janji atau kesanggupannya dan sebagai akibatnya tidak ada utusan yang diterima oleh para pemberontak.

Jumlah pasukan yang disiapkan saat itu terdiri atas 2017 pasukan termasuk 1852 orang pribumi yang ditempatkan di berbagai tempat baik di Cirebon maupun Indramayu, kemudian di beberapa pos yang terletak di pedalaman seperti: Cirebon sebanyak 278 serdadu, Indramayu 332 serdadu, Karangsambung 151 serdadu dan Cibitung 189 serdadu, Indramayu sebanyak 332 serdadu, Karangsembung 151 serdadu, Cibitung 189 serdadu, Losari 1067 serdadu. Sebaliknya jumlah penduduk yang memberontak diperkirakan sebanyak 35 sampai 40 ribu orang dengan dilengkapi senapan, tombak, pelempar batu, dan berbagai senjata tradisional lainnya.

Nicolas Engelhard sebagai pengendali pasukan pemulihan Cirebon berkeinginan agar tidak terjadi pertumpahan darah di Cirebon. Peperangan akan menjadi kesengsaraan tidak hanya bagi rakyat yang tidak berdosa, tetapi juga bagi tentara Belanda, karena harus berhadapan dengan hutan yang luas, pegunungan, dan rawa-rawa yang akan membuat para serdadu menderita. Berdasarkan arsip kompeni yang sudah dipelajarinya, peperangan akan membuat rakyat menjadi trauma dan susah untuk diajak kembali ke kampung halamannya. Sementara itu biaya pemulihan perang juga sangat besar, padahal saat itu pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan (Hal. 87). Para serdadu diinstruksikan untuk tidak menembak kecuali bila terdesak. Untuk itu dia memanggil penasehatnya untuk mencari tahu dasar alasan mengapa rakyat memberontak kepada kompeni. Kemudian dikirimlah beberapa utusan untuk menemui pemberontah yang sudah diketahui di bawah pimpinan Bagus Sidong.

Bagus Sidong bersama dengan kedua anaknya, Bagus Arisim dan Bagus Suwasa, melakukan pemberontakan kepada raja dan orang-orang Cina di daerah Cirebon.

Karena Engelhard telah mengetahui akar permasalahan pemberontakan ini, maka dikeluarkanlah instruksi antara lain:

1.      Tidak akan melakukan gerakan lebih lanjut terutama tidak akan melakukan tembakan;

2.      Para pemberontak agar segera kembali ke kampung halamannya masing-        masing;

3.      Apabila anjuran untuk kembali ke desa masing-masing tidak dipatuhi, maka pemerintah akan memaksa pemberontak untuk mematuhi dengan kekerasa senjata, serta jika perlu menjadikan mereka semua bersama wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan hati dan kekerasan kepada mereka;

4.      Himbauan ini akan diterjemahkan dalam bahasa pribumi baik di wilayah         Cirebon maupun di daerah sekitarnya.

Utusan Nicolas Engelhard kembali dengan membawa berita gembira karena para pemimpin telah mengenal Nicolas Engelhard ketika menjadi residen di Semarang dan mereka bersedia mendengarkan peringatan dia, dan bersedia kembali ke kampung halamannya.

Pada tanggal 23 Juli 1806, Bagus Sidong dan kedua putranya mengirim surat kepada Nicolas Engelhard yang intinya:

1.      Permohonan agar Pangeran Raja Kanoman, Raja Kabopaten dan Raja Lautan dikembalikan ke kraton;

2.      Mohon agar orang Cina dijauhkan dari mereka karena telah memeras rakyat dengan meminta uang dan meminta tanah mereka;

3.      Mohon agar para serdadu Batavia ditarik dari Cirebon, termasuk pasukan di Indramayu, Sukasari, dan Tomono, agar rakyat tidak menderita ketakutan terhadap mereka.

Nicolas Engelhard membalas surat mereka bertiga yang intinya menyetujui semuanya ini bahkan akan memberikan amnesti bagi para pemberontak. Dia juga berjanji untuk tidak akan memanggil pasukan militer untuk ditempatkan di wilayah Cirebon (Hal.: 96). Bagus Sidong bersama dengan kedua putranya akhirnya bertemu dengan Engelhard di suatu tempat di dekat Palimanan dan dengan demikian selesailah pemberontakan di bawah pimpinan Bagus Sidong.

Sebagai akhir dari pemberontakan ini, dicapai kesepakatan yang dibuat antara anggota Dewan dan pejabat Direktur Jenderal Hindia Belanda dan Gubernur sepanjang Pantai Timur Laut Jawa di satu pihak dan kedua orang sultan di daerah  Cirebon Kanoman dan Kaepuhan di pihak lain. Dalam kesempatan itu disepakati bahwa Sultan Kanoman diberi hak mutlak atas tanah yang termasuk milik kompeni secara sah dan dijadikan bupati. Namun, untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, dicapai kesepakan antara pemerintah Hindia Belanda dan kedua Sultan yang terdiri atas 46 pasal (halaman 240—267). Intisari kesepakatan itu antara lain:

a.      Kasepuhan dan Kanoman harus membayar kerugian akibat pemberontakan itu, dan harus sudsah lunas dalam waktu 10 tahun (Pasal 1).

b.      Daerah Cirebon dipimpin oleh dua orang Tumenggung sebagai patih selain oleh kedua orang Sultan, dan oleh enam mantri di mana seorang Tumenggung dengan tiga orang mantri di Kasepuhan dan sejumlah pejabat yang sama di Kasepuhan. Semua itu berada di bawah residen atau yang diberi kuasa atas nama Republik Bataaf. (Pasal 3).

c.       Tumenggung disahkan oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda, sementara para Mantri disahkan oleh Residen yang semuanya dilengkapi dengan akta. (Pasal 4).

d.      Semua pejabat dari Demang, Hangabehi atau kuwu yang dipilih oleh Sultan harus diserahkan kepada residen dan pengangkatannya dibuktikan dengan akta. (Pasal 6)

e.      Semua penduduk yang berada di bawah pemerintahan Sultan harus dikenai pajak. (Pasal 8).

f.        Tidak ada perpindahan penduduk dari distrik satu ke distrik lainnya kecuali atas ijin Sultan. (Pasal 9).

g.      Dalam hal pengadilan, penghulu atau jaksa dari kedua Sultan tidak boleh berkerabat sampai generasi ketiga. Semua tuduhan berat diserahkan kepada keputusan yang dipimpin oleh residen sebagai kepala pengadilan, dua orang Sultan, dua orang Tumenggung atau patih dan enam orang mantri. Bila perlu bisa ditambahkan orangnya atas ijin pemerintah Bataaf. (Pasal 12).

h.      Semua perkara yang tidak disepakati di tingkat Pengadilan Negeri akan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi di Batavia atau di kota lain di mana lembaga ini berada. (Pasal 13)

i.         Apabila ada penduduk pribumi yang bukan dari wilayah Sultan yang ditangkap karena kejahatan, bisa langsung diserahkan kepada Residen untuk diadili. Pasal 14)

j.        Apabila orang Cina yang menyadi penyebab perpindahan penduduk, maka kepada orang Cina tidak diijinkan untuk tinggal di pedalaman. (Pasal 15)

k.       Kedua Sultan wajib menyerahkan beras kepada pemerintah Bataaf sebesar masing-masing 300 koyang (Pasal 19).

l.         Tidak ada pemecatan Tumenggung, Mantri, Demang Hangabehi atau Kuwu yang bisa dilakukan tanpa sepengathuan Residen. (Pasal 26)

m.     Semua upacara adat yang berhubungan dengan penerimaan Gubernur Jenderal, dan anggota Dewan, perlengkapan upacara, tempat duduk dalam peradilan, penampilan di depan umum tetap diatur atas dasar sama seperti yang ada saat itu. (Pasal 28)

n.      Pemerintah Bataaf akan memonopoli pengangkutan candu dan kain dari Hindia Barat di tanah Cirebon. (Pasal 29).

o.      Kedua Sultan berjanji untuk tidak membuat benteng pertahanan, membentuk pasukan, ataupun mengirimkan ekspedisi ke tempat lain. (Pasal 33).

p.      Kedua Sultan akan menerima gaji masing-masing 1125 ringgit per tahunnya dari pendapatan sewa atau cukai di perbatasan Cirebon. (Pasal 37).

q.      Kedua Sultan harus mengirimkan uang untuk perawatan orang-orang yang dibuang ke Ambon, Banda atau tempat lain. (Pasal 39)

Kontrak ini ditandatangani tanggal 1 September 1806 oleh kedua Sultan, patih dari kedua kesultanan di satu pihak dan Nicolas Engelhard, François van Braam, Jacobus Albertus van Middelkoop, Jan Willem Domis di lain pihak. Sebagai saksi Pangeran Secadiningrat, Pangeran dari Madura, Mayor Komandan dan Kepala Ekspedisi Carel Gaup, dan Mayor Komandan Pasukan Madura Carel von Franquemont. Untuk terjemahan dari bahasa Belanda ke Bahasa Melayu dilakukan oleh Adriaan Theodor Vermeulen. Untuk terjemahan ke dalam bahasa Jawa dilakukan oleh Tumenggung Kendal Suroadinegoro.

Kenyataannya pemberontakan rakyat Cirebon tidak berhenti di sini saja. Pada masa Gubernur Jenderal Daendels berkuasa, di Cirebon terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Bagus Rangin. Berdasarkan arsip “Pemberontak Bagus Rangin tahun 1812” diketahui bahwa Bagus Rangin tinggal di Bantar Jati. Arsip yang berupa proses verbal yang berupa tanya jawab antara pihak pemerintah Belanda yang diwakili oleh Waterloo, dan Bagus Manuh. Sebagai saksi ikut pula menandatangani proses verbal ini G. Bois. (lihat Pemberontak Bagus Rangin 1812, bundel Cheribon nomor 38/8) koleksi Arsip nasional, Jakarta).

Bagus Rangin dianggap pemberontak karena dia ingin mengatur kampung halamannya di Bantar jati dengan membantu rakyat dalam mengatasi wajib kerja yang dilakukan oleh rakyat untuk pemerintah Belanda. Bagus Rangin mempunyai banyak pengikut dari Semarang di Ujung Timur hingga di Sumedang, Raja Galuh, dan beberapa wilayah lainnya. Bagus Rangin menolak berunding dengan Belanda karena dia merasa akan dipersalahkan oleh pihak pemerintah Belanda. Menurut Bagus Manuh, tujuan Bagus Rangin melakukan itu semua adalah untuk mengumpulkan rakyat dan menunjuk seseorang untuk memimpinnya yang tinggal di gunung. Sementara dia sendiri tidak menginginkan apa-apa.

Bagus Rangin selama ini bersembunyi di Gunung Aji, daerah Sumedang. Sementara persembunyian utamanya ada di Kabuyutan Kawuenten di Ciase. Bagus Rangin memiliki banyak anak buah dan sebagian besar membawa senapan. Amunisi dan Senapan dipasok dari daerah Krawang dan Pamanukan. Bahkan menurut laporan Bagus Manuh, Bagus Rangin memiliki dua meriam kecil berukuran ½ kaliber.

Sebenarnya Bagus Rangin masih kerabat dengan Bagus Arisim yang telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Belanda. Namun Bagus Rangin telah telah melarikan diri dari wilayah Bantar Jati ke wilayah Bayawak dan bersembunyi di hutan Ujung Jaya daerah Sumedang dengan membawa isteri dan anaknya, yang kemudian berpisah dengan mereka. Selanjutnya tidak diketahui lagi di mana dia berada.

Bagus Manuh menjawab pertanyaan dari penanya bahwa bagus Rangin telah mengetahui bahwa paginya dia akan diserang dari penduduk Sukawana. Namun tidak diketahui persis siapa yang memberitahukan hal itu. Sebenarnya Bagus Rangin tidak ingin bertempur. Akan tetapi dia terpaksa bertempur karena harus membela diri. Bagus Rangin ingin tetap tinggal di sana dan bertani di sana. Sementara itu juga dilaporkan bahwa Bagus Rangin ingin mencari sejumlah orang yang kuat, yang akan dibawanya menuju pegunungan tinggi dan bersembunyi di daerah Banyumas, di mana Bagus Rangin bertahan.

Bagus Rangin mengajak warga Bantar Jati untuk pergi menuju ke Gunung Luhur untuk membangun kota atau ibu kota di sana yang diberi nama Nagara Panca Tengah dan dialah yang akan menjadi raja sekaligus menguasai daerah Gunung Luhur. Mungkin Bagus Rangin ingin menjadi raja di sana.

Bagus Manuh juga menggambarkan fisik dari Bagus Rangin yang belum dikenal oleh pemerintah Belanda. Dia adalah seorang pria berusia kurang lebih lima puluh tahun dan memiliki kulit berbintik yang tidak pernah sembuh. Dengan tanda itu dia sangat mudah dikenal banyak orang. Dengan penampilan sedang dan berperawakan tidak begitu gemuk, berkulit hitam, berbusana kebanyakan terdiri atas kebaya kasar. Bagus Rangin sangat terkenal oleh para pengikutnya dan sering tampil bersama Ama dan Rama Bantam yang biasanya sering diajak berbicara. Orang-orang pengikut bagus Rangin berkata bahwa Bagus Manuh tidak menunjukkan penghormatan kepada Bagus rangin ketika tampil di depannya. Satu-satunya hukuman yang dilaksanakan adalah memasung, memukul atau hukuman lain, tetapi tidak pernah ada hukuman mati yang dijatuhkannya.

Pada saat ditanya apakah bagus Manuh berani menghadap bagus Rangin dan membujuknya agar meminta maaf kepada pemerintah Belanda, Bagus Manuh menjawab bahwa dia tidak berani karena takut akan dibunuh. Disampaikan pula bahwa Bagus Rangin telah menyimpan semua surat pernyataan yang diterima oleh para pengikutnya dan Bagus Manuh menjamin bahwa Bagus Rangin tidak akan pernah mau meminta maaf.

3.4. Cerita Rakyat tentang Bagus Rangin

Diceritakan oleh informan bahwa ada seorang Dalang dari daerah Beber yang bernama Sabdani, yang mendalang dengan lakon cerita Bagus Rangin. Informan mendengar cerita itu pada saat mereka menonton wayang ketika masih kecil di klenteng-klenteng di daerah Jatiwangi. Tokoh Bagus Rangin muncul dalam cerita wayang Babad Bantar Jati, yang menceritakan tentang Pangeran Kornel yang membantu Belanda dalam memberantas kaum pemberontak yang dikepalai oleh Bagus Rangin.

Bagus Rangin adalah pemberontak yang memihak kepada rakyat. Bagus Rangin memusatkan strateginya di Jati Tujuh di Bantar Jati yang sekarang sudah menjadi kecamatan. Desa itu dinamakan Jati Tujuh karena memang di sana dahulu ada pohon jati yang berjumlah tujuh. Karena memihak rakyat inilah Bagus Rangin dianggap sebagai pemberontak. Pangeran Kornel memihak kepada Belanda berhadapan dengan bagus Rangin. Karena terdesak, Bagus Rangin mundur dari bantar Jati menuju Panongan, Wanasalam, Salawana, Cibogo, dsb.

Karena terdesak, ada salah satu pengikut Bagus Rangin yang tertangkap dan dipenggal kepalanya oleh pasukan Pangeran Kornel. Namun, yang terjadi adalah kepala pengikut Bagus Rangin berubah menjadi kepala ikan odong (ikan Gabus). Bagus Rangin terus mundur tetapi tidak pernah tertangkap dan tidak pernah menyerah. Bagus Rangin selalu mendapat dukungan dari masyarakat yang dilaluinya. Bahkan masyarakat dengan suka rela menyembunyikannya apabila terjadi bahaya. Perlindungan yang diberikan kepada Bagus Rangin bahkan sampai di Indramayu. Akan tetapi atas perintah dari Belanda, Sultan-Sultan Cirebon bersama dengan Pangeran Kornel mencari dan melawan Bagus Rangin, bahkan sempat dikepung. Namun, karena saktinya bagus Rangin selalu bisa mengelak dan luput dari pengejarannya. Pertempuran besar pernah pula terjadi di Kadongdong, di daerah Indramayu.

Alasan Bagus Rangin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda karena rakyat kelaparan dan pemerintah Hindia Belanda bertindak sewenang-wenang. Rakyat marah dan berontak. Bagus Rangin dianggap pemimpinnya. Jadi sebenarnya yang memberontak bukan Bagus Rangin, tetapi rakyat Cirebonlah yang memberontak. Pada saat timbul paceklik dan tidak ada yang membela rakyat inilah muncul seorang pemimpin yang mendapat dukungan dari rakyat. Di mana pun bagus Rangin berada selalu mendapat dukungan dari rakyat. Bahkan rakyat pun melindunginya ketika dilakukan pengejaran untuk menangkapnya. Wajarlah bila Bagus Rangin ini tidak dapat ditangkap dan tidak mau menyerah. Menurut dongeng orang-orang Bantar Jati, Bagus Rangin wafat dan dimakamkan di makam di desa Depok di Jatiwangi.

4. Strukturisme dalam Konteks Kejatuhan Kedua Kraton

Strukturisme dalam ilmu sejarah diilhami dari pendapat Anthony Giddens yang bertolak dari interaksi antara agency dan structure. Agency adalah pelaku sejarah yang konkret yang oleh ahli sejarah dapat ditemukan dalam arsip yang dijadikan bahan penelitiannya. Sementara struktur adalah sesuatu yang konkret pula seperti halnya agency, tetapi tidak jelas terlihat sebab walaupun sukar ditemukan dalam sumber sejarah tetapi struktur itu ada. Mengenai struktur dan agency ini lebih jelas lagi dibahas oleh Lloyd yang mengatakan bahwa agency dan structure keduanya berhubungan secara simbiosis, yaitu walaupun masing-masing memiliki hakekatnya sendiri, tetapi yang satu tidak bisa ada kalau yang lainnya tidak hadir pula. (Lloyd: 1995).

Agency bukanlah bukan hanya manusia yang sadar akan perbuatannya tetapi manusia yang sanggup memahami kesadarannya itu (self monitoring of action). Kesadaran itu bisa diungkapkan, tetapi banyak yang tidak diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pentingnya agency yang sadar akan perbuatannya ini, sehingga kausalitan akan kesadarannya dari berbagai peristiwa hanya dapat diungkapkan melalui perumusan kembali melalui wacara yang berkaitan dengan perbuatan agency itu sendiri. Dengan demikian manusia yang sadar akan perbuatannya itu menentukan dinamika proses sejarah yang ditentukan oleh manusianya itu sendiri (reflexive self regulation). Inilah yang menjadi kunci dari kausalitas dalam sejarah.

Sementara itu struktur menurut pengertian Giddens berbeda dengan struktur dalam pendekatan struktural. Struktur menurut Giddens adalah seperangkat kaidah atau aturan. Kaidah ini tidak hanya terdapat dalam kesadaran manusia tetapi bisa juga di luar kesadaran manusia. Sifat struktur yang demikian ini disebut sebagai dualty of structure. Dalam hal struktur ini Lloyd berbeda dengan Giddens. Loys menambahkan bahwa yang dimaksudkan sebagai struktur tidak hanya perangkat aturan (sistem nilai), tetapi juga terdiri atas peran-peran (roles) dan interaksi antarperan-peran itu. Karena komponen struktur itu tidak terlihat maka wujudnya dapat dilihat melalui teori tertentu.

Selanjutnya dalam strukturis ini juga dikenal istilah mentalité yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh para sejarawan aliran Les Annales yang berpusat di Paris. Agency yang menentukan perubahan sosial bersifat dinamis, tidak statis, dan mampu berfikir dan mampu memilih sehingga memiliki alternatif. Lloyd menyebutkan mentalité sebagai idea, ideology dan culture. (Lloyd: 1995: 96—98). Yang dimaksudkan sebagai idea adalah gagasan besar seperti yang terdapat pada ilmu-ilmu tertentu yang bisa ditelusuri sejarahnya dari masa ke masa. Ideology adalah ide-ide politik yang melatarbelakangi tindakan-tindakan politik. Ide-ide semacam ini biasanya dipelajari dalam ilmu politik. Sementara itu culture lebih bervariasi, karena ada high culture yang sama dengan seni, ada pula material culture yang meneliti hasil kebudayaan, serta popular culture yang juga disebut (mirip?) dengan mentalité. Yang dimaksudkan sebagai mentalité atau popular culture adalah bagaimana masyarakat itu memahami dirinya sendiri dan dunia mereka, dan bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka sendiri melalui agama, ritus, busana, musik, dan sebagainya (ibid: 97).

Sementara itu Lloyd juga melihat bahwa pentingnya rumusan-rumusan yang mirip dengan ilmu alam yang disebut sebagai causal factor.

Dalam makalah ini tidak akan dibahas bagaimana penerapan teori strukturis dalam konteks kedua kesultanan itu, tetapi akan lebih menyoroti mentalité yang hidup dan diikuti oleh kedua masyarakat tersebut.

Masyarakat Banten menganggap bahwa akar kehancuran Kesultanan Banten adalah karena para raja terakhirnya tidak dinobatkan di atas Batu Gilang. Batu Gilang adalah simbol kehidupan kerohanian para penganutnya. Simbol Batu Gilang adalah warisan leluhur yang di menjadi peletak dasar perkembangan agam Islam di Banten. Oleh karena itu, apabila orang atau masyarakat ingin hidup tenang, damai, sejahtera, maka yang paling utama adalah tidak boleh melupakan ibadah dan leluhur mereka. Dengan demikian bagi masyarakat Banten ibadah menjadi suatu kegiatan yang tidak boleh diabaikan. Ibadah merupakan suatu kegiatan yang wajib dan harus dijalankan oleh masing-masing individu. Proses hadirnya Batu Gilang yang menurut tradisi lisan yang tertuang dalam dongeng merupakan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berlangsung dari dulu hingga kini. Apabila masyarakat mengabaikan sistem nilai yang berlaku maka tampak jelas bagi mereka reruntuhan kerajaan Sorosowan yang merupakan simbol kehancuran duniawi sebagai akibat dari tidak dijalankannya sistem nilai yang berlaku di Banten.

Rakyat Banten harus melarikan diri ke luar Banten ketika benteng Sorosowan dihancurkan. Fenomena banyaknya orang yang mengaku sebagai orang banten yang tinggal di kota lain disebabkan karena para adipati Banten ini diburu dan dibunuh. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pada saat penyerangan dan penghancuran istana Sorosowan banyak adipati Banten yang dibunuh, yang tidak dilaporkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Berbeda dengan di Banten, cerita rakyat di Cirebon yang menceritakan perjuangan Bagus Rangin dan tindakan kedua Kesultanan Cirebon, merupakan contoh kepedulian pimpinan dan rakyatnya. Bagi masyarakat Cirebon khususnya pemimpin yang baik akan dicintai oleh rakyatnya dan akan dilindungi. Pemimpin yang mempedulikan rakyatnya akan selalu berjuang demi kesejahteraan rakyatnya. Ini semua terdapat pada cerita Bagus Rangin.

Sementara itu cerita lisan ini juga membawa dampak bagi perilaku padasementara orang. Bagus Rangin yang ditumpas oleh Pangeran Kornel  membuat sebagian masyarakat Cirebon merasa segan untuk berhubungan dengan masyarakat Sumedang. Konflik sosial yang didasari atas cerita rakyat ini masih hidup hingga kini bagai sementara orang. Antardua masyarakat itu saling menghindarkan diri untuk berkerabat.

5. Kesimpulan

Setelah membandingkan antara arsip dan cerita lisan yang hidup di kedua masyarakat dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, bahwa antara arsip dan cerita lisan seling berhubungan. Walaupun cerita lisan hidup terus menerus di masyarakat, cerita lisan tetap berhubungan dengan sumber sejarah. Karena disampaikan secara lisan, maka sumber yang berasal dari cerita lisan lebih dinamis dan lebih banyak mendapatkan distorsi, sehingga sering terdapat perbedaan tokoh sampingan, perbedaan waktu, perbedaan zaman. Yang dipentingkan dalam cerita lisan adalah pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sementara itu sumber yang berupa arsip sifatnya statis, isinya seperti apa adanya yang tertuang di dalam sumber arsip itu.

Kedua, cerita lisan berfungsi sebagai pandangan tatanan adat atau nilai bagi masyarakatnya. Cerita lisan bisa dijadikan petuah ataupun hal-hal yang mengendalikan perilaku masyarakatnya. Sebagai halnya yang terjadi pada masyarakat Cirebon, walaupun kini pendapat tentang tidak diperbolehkannya berkerabat dengan orang Sumedang tidak diikuti lagi oleh masyarakatnya, bahkan cenderung hilang, tetapi cerita itu masih hidup dan berkembang di kalangan orang tertentu. Demikian pula penghargaan mereka terhadap kedua Sultan yang ada di wilayah Cirebon. Masih hidup pandangan di kalangan yang sangat terbatas bahwa Sultan Cirebon tidak memperhatikan rakyatnya, sehingga mereka tidak memiliki kebanggaan sama sekali memiliki dua Sultan.

Ketiga, budaya popular akan terus hidup sejalan dengan perkembangan masyarakat. Apabila masih dirasakan bermanfaat, budaya popular itu akan terus hidup. Semnatara itu apabila dirasakan sudah tidak bermanfaat akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Cerita rakyat yang ada, baik di Banten maupun di Cirebon merupakan contoh dari budaya popular. Sementara orang sudah ada yang mulai meninggalkannya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan pandangan masyarakat masa kini.

Keempat, perlu dilakukan pengumpulan dan kajian lebih mendalam dan lebih intensif cerita-cerita rakyat di kedua wilayah ini, karena orang yang mengenal cerita ini sudah banyak yang meninggal karena tua. Di Banten, hanya dua atau tiga orang saja yang masih mengetahui cerita rakyat ini, karena menurut pengakuan mereka para pencerita itu semuanya sudah meninggal, dan tidak ada yang mengetahuinya lagi karena mulai banyak para pendatang yang bermukim di wilayah itu. Kejadian serupa juga terjadi di Cirebon. Hanya sedikit orang yang masih ingat akan cerita Bagus Rangin atau cerita-cerita lainnya. Informan yang ada rata-rata usianya sudah di atas 60 tahun, sehingga apabila tidak segera dilakukan pendokumentasian, cerita-cerita rakyat ini akan musnah.

Daftar Pustaka

Buku dan Majalah

  • Ambary, Hasan Muarif. 1996. “Masyarakat dan Budaya Banten.” Kumpulan Karangan ruang lingkup Arkeologi, Sejarah, Sosial dan Budaya. Jakarta: Pusat        Penelitian Arkeologi Nasional.
  • Colenbrander, Dr. H.T. 1925. “XVII Daendels”. Dalam Koloniale Geschiedenis. Tweede deel Nederlan de West de Oost tot 1816. S´Gravenhage: martinus        Nijhoff.
  • Eymeret, Joël. 1973. “L’Administration Napoléonienne en Indonésie”. Dalam Revue Française dÓutre Mer. Paris: Librairie Orientale Paul Geuthner SA.
  • Graaf, H.J. Dr. De. 1949. Geshiedenis van Indonnesie’s. S´Gravenhage: Martinus Nijhoff.
  • Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1975. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid IIII dan IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Lloyd, Christopher, 1995. The Structures of History. United Kingdom: Blekwell        Publishers.
  • Lubis, H. Nina. Dkk. 2000. Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat. Bandung:  Alqaprint.
  • Murdiman, Siti Hadijah. 1970. “Sedikit tentang Persamaan dan Perbedaan Pemerintahan Daendels dan Rafles di Indonesia”. Seminar Sedjarah Nasional f II, Yogyakarta. 1970.
  • Paulus, Mr. Dr. J. 1917. Encyclopaedi van Nederlands-Indie. Eerste Deel.  S´Gravenhage: Martinus Nijhoff.
  • Polak, Mayer, JBAF. 1962. “Serba-serbi masa Daendels 1808—1911”, dalam        Penelitian Sedjarah. Maret 1962.
  • Rafi’udin, Tb. Hafidz. 2000. Riwayat Kesultanan Banten. Serang: CV. Kentjana        Grafika.
  • Ricklefs, M.C. 1992. Sejarah Indonesia Modern. Terjemahan olah Drs. Dharmono  Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  • Soekanto, Dr. 1952. Sekitar Djogjakarta 1755—1825.
  • Stapel, Dr. F.W.1940. Geschiedenis van Nederlandsch Indië. Amsterdam: NV Uitgeversmaatschappij.
  • Vlekke, B.H.M. 1947. Geschiedenis van Indischen Archipel. Roermond-Maaseik.

Arsip

  • Europeesche Zeden op Java in Daendels’ Tijd. Indische Gids. Iilid I Tahun 1896, halaman 81—82. Koleksi Perpustakaan Nasional RI.
  • Rapport over de Onlusten te Cheribon in 1806 ingediend door wijlen N. Engelhard, in lezen gouverneur van Java’s Noord Oost Hust. Dimuat dalam Indisch Archief. Tijdschrift Jilid III. Dihimpun oleh Dr. S. Buddingh. Batavia Lange 1850. Koleksi Perpustakaan Nasional RI.
  • “Instructie voor den Koning van Bantam”. Koleksi Arsip Nasional RI Bundel Banten nomor 94/142.
  • “Pemberontak Bagus Rangin 1812”. Koleksi Arsip nasional RI bundel Cheribon nomor 39/8.
  • “Landrost Ambt van Bantam”. Koleksi Arsip Nasional RI Bundel Banten nomor 2/23.                                  

Sumber foto: http://cingciripit.wordpress.com

[i] Djoko Marihandono adalah staf pengajar tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  Universitas Indonesia. 

[ii] Lihat Soekanto, Sekitar Djogjakarta 1755—1825. Halaman: 120; Vlekke (1947: hal. 262); Polak (1962:7—16)

[iii] Sumber lain menyebutkan bahwa Daendels pergi ke Jawa melalui Cadix, Tanger, Kepulauan Kanari, New York baru menuju ke Jawa dengan menggunakan kapal Amerika (Graaf: 1949: hal. 363).

[iv] Sumber: Bundel Banten nomor 94/142 Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

[v] Pada misi ini berangkat pula sekretaris keamanan J.A. van Middelkoop, Letnan Kolonel komandan Artileri Carel von Wolzogen, Kapten resimen Kadipaten Wurtenberg Fressz dan Letnan Kavaleri Mentges, ahli bedah rumah sakit DT Herwich, Pangeran Wijir dari kadilangu, dan Pendeta Tinggi dari Pengadilan Semarang Bastma dengan pasukan yang berjumlah 720 pasukan (Hal: 82--83).

 

 

Dibaca 2.891 kali



Bookmark and Share